Jakarta – S&P Global Ratings lagi ngasih warning soal kondisi fiskal Indonesia. Intinya, tekanan makin terasa, terutama dari biaya bayar bunga utang yang terus naik. Kalau situasinya terus begini, bukan nggak mungkin rating kredit Indonesia bisa ikut tertekan.
Dikutip dari Bloomberg, analis sovereign S&P, Rain Yin, bilang dalam webinar Asia Pasifik (Kamis, 26/2/2026), pembayaran bunga utang sangat mungkin sudah tembus batas “psikologis” 15% dari total pendapatan pemerintah tahun lalu.
Nah, kalau rasio itu terus nongkrong di atas 15% dalam waktu lama, S&P bisa aja jadi makin pesimistis soal rating Indonesia.
Walau sampai sekarang S&P masih mempertahankan outlook stabil di level BBB, nada peringatannya nunjukin kalau kekhawatiran soal kondisi fiskal RI makin meluas.
Sebelumnya, Moody’s Ratings juga sudah lebih dulu mengubah outlook Indonesia dari stabil jadi negatif (peringkat Baa2). Alasannya: tata kelola dinilai melemah dan risiko fiskal meningkat di bawah pemerintahan Prabowo Subianto.
Belum lagi peringatan dari MSCI Inc. soal perlunya reformasi pasar. Kombinasi sentimen ini bikin investor asing makin hati-hati.
Pemerintah sendiri bilang kondisi ekonomi mulai membaik dan sudah menyiapkan sejumlah langkah reformasi.
S&P menyoroti rasio pembayaran bunga terhadap pendapatan sebagai indikator penting. Selama ini, Indonesia cukup disiplin menjaga rasio itu di bawah 15%. Tapi sejak pandemi, angkanya naik cukup tajam dan belum cepat turun.
Indonesia juga punya aturan defisit maksimal 3% dari PDB. Tahun lalu defisit tercatat 2,9%—nyaris mentok—dan lebih tinggi dari perkiraan gara-gara penerimaan negara yang seret.
Menurut S&P, perkembangan ini berjalan “sedikit lebih cepat” dalam meningkatkan risiko terhadap arah fiskal Indonesia. Kalau penerimaan terus lemah, beban bunga bisa tetap tinggi dan bantalan fiskal makin tipis.
Rain Yin bilang ada dua hal yang mereka pantau ketat: pertama, apakah kerangka fiskal jangka menengah tetap konsisten dengan aturan yang sudah ada. Kedua, bagaimana perkembangan penerimaan negara ke depan.
Di sisi pasar, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat anjlok cukup dalam di akhir Januari setelah MSCI memperingatkan potensi penurunan status Indonesia jika isu investabilitas dan transparansi tak dibenahi.
Regulator langsung gerak cepat dengan rencana reformasi, termasuk menaikkan porsi saham beredar di publik (free float).
Meski begitu, S&P menilai kejatuhan IHSG belakangan ini belum otomatis berdampak langsung ke rating kredit negara. Tapi mereka menegaskan, kepercayaan investor asing harus segera dipulihkan. Kalau tidak, risiko dana asing keluar (capital outflow) bisa meningkat—dan itu bisa bikin biaya utang naik, rupiah tertekan, sampai kondisi keuangan negara ikut terdampak.