Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah saat ini belum berencana merevisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, meski kondisi ekonomi global sedang diliputi ketidakpastian akibat konflik antara Amerika Serikat dan Iran.
Menurut Purbaya, sampai sekarang pemerintah belum melihat adanya kebutuhan mendesak untuk mengubah APBN. Kondisi fiskal dinilai masih cukup kuat, apalagi didukung oleh kinerja penerimaan negara yang terus membaik.
“Banyak yang bertanya apakah pemerintah akan mengubah APBN. Untuk saat ini belum. Dari sisi penerimaan negara, kondisinya masih cukup baik,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KITA edisi Maret 2026 di Jakarta.
Ia menjelaskan sejak awal APBN 2026 memang dirancang dalam posisi defisit. Tujuannya agar pemerintah punya ruang untuk mendorong aktivitas ekonomi. Selain itu, pemerintah juga mencoba mempercepat penyerapan belanja sejak awal tahun supaya dampaknya bisa lebih cepat dirasakan masyarakat dan dunia usaha.
Meski begitu, pemerintah tetap menyiapkan langkah antisipasi jika tekanan ekonomi global semakin besar dan mulai berdampak ke kondisi fiskal dalam negeri. Artinya, penyesuaian kebijakan fiskal—termasuk kemungkinan revisi APBN—tetap terbuka jika memang dibutuhkan ke depan.
“Kalau nanti situasinya makin menekan, tentu kita akan menyesuaikan APBN. Tapi untuk saat ini kita memulai dari posisi fiskal yang cukup kuat,” ujarnya.
Purbaya juga mengimbau masyarakat agar tidak terlalu khawatir dengan kondisi fiskal pemerintah. Menurutnya, pengelolaan APBN tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus melindungi daya beli masyarakat.
APBN Defisit Rp135,7 Triliun hingga Februari
Sementara itu, hingga akhir Februari 2026 APBN tercatat mengalami defisit sebesar Rp135,7 triliun atau sekitar 0,53 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini masih sesuai dengan desain APBN 2026 yang menargetkan defisit sebesar Rp698,15 triliun atau sekitar 2,68 persen dari PDB.
Meski mengalami defisit, penerimaan negara masih menunjukkan tren positif. Hingga Februari 2026, pendapatan negara tercatat mencapai Rp358 triliun atau sekitar 11,4 persen dari target APBN sebesar Rp3.153,6 triliun. Secara tahunan, angka ini tumbuh 12,8 persen.
Pertumbuhan tersebut terutama ditopang oleh penerimaan perpajakan yang mencapai Rp290 triliun atau sekitar 10,8 persen dari target.
Jika dirinci, penerimaan pajak tercatat sebesar Rp245,1 triliun atau 10,4 persen dari target dan tumbuh 30,4 persen secara tahunan. Sementara itu, penerimaan dari kepabeanan dan cukai mencapai Rp44,9 triliun atau 13,4 persen dari target, namun masih turun 14,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.