Jakarta, BFDCnews.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat subsidi dan kompensasi energi melonjak tajam hingga Rp118,7 triliun per akhir Maret 2026. Angka ini naik drastis, sekitar 266,5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Dari total tersebut, subsidi tercatat sebesar Rp52,2 triliun, sementara kompensasi mencapai Rp66,5 triliun per 31 Maret 2026.
Menurut Kemenkeu, lonjakan ini dipengaruhi beberapa faktor, mulai dari naik-turunnya harga minyak dunia (ICP), pelemahan rupiah, hingga meningkatnya konsumsi BBM, LPG, dan listrik. Hal ini disampaikan dalam laporan APBN KiTa yang dirilis awal Mei 2026.
Selain itu, kondisi geopolitik global yang memanas juga ikut bikin harga energi makin tidak stabil. Dampaknya, beban subsidi energi bisa ikut terdongkrak. Meski begitu, pemerintah dinilai sudah cukup berpengalaman menghadapi situasi seperti ini, termasuk saat lonjakan harga energi di konflik Rusia-Ukraina tahun 2022.
Kalau dilihat lebih detail, subsidi BBM sampai akhir Maret 2026 mencapai 3,17 juta kiloliter, naik 9,2% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar 2,90 juta kiloliter.
Untuk LPG 3 kg, realisasinya mencapai 1.419 juta kilogram, naik 7,5% dari Maret 2025 yang sebesar 1.368 juta kilogram. Sementara itu, jumlah pelanggan listrik bersubsidi juga meningkat dari 41,9 juta menjadi 42,9 juta pelanggan, atau tumbuh sekitar 2,4%.
Intinya, bukan cuma harga energi yang naik, tapi juga konsumsi masyarakat yang ikut meningkat—kombinasi yang bikin beban subsidi makin membengkak.