Jakarta – Baru masuk awal tahun, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sudah tercatat defisit Rp 54,6 triliun per 31 Januari 2026. Angka ini setara 0,21% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bilang, defisit tersebut masih aman dan sesuai dengan desain APBN 2026.
“Posisi defisit APBN Rp 54,6 triliun atau 0,21% dari PDB. Ini masih sangat terkendali dan sesuai rencana,” ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTA di Jakarta, Senin (23/2/2026).
Defisit ini terjadi karena pengeluaran negara lebih besar dibanding pendapatan. Sampai akhir Januari, pendapatan negara tercatat Rp 172,7 triliun atau sekitar 5,5% dari target tahunan (tumbuh 9,5% secara tahunan/yoy).
Sementara itu, belanja negara sudah mencapai Rp 227,3 triliun atau 5,9% dari target (melonjak 25,7% yoy).
Menurut Purbaya, tingginya belanja di awal tahun memang disengaja untuk mempercepat program prioritas pemerintah, menjaga daya beli masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama.
Kalau dirinci, pendapatan Rp 172,7 triliun itu berasal dari:
-
Pajak: Rp 116,2 triliun (naik 30,7%)
-
Kepabeanan dan cukai: Rp 22,6 triliun
-
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP): Rp 33,9 triliun
Sementara belanja Rp 227,3 triliun terdiri dari:
-
Belanja pemerintah pusat: Rp 131,9 triliun
-
Transfer ke daerah: Rp 95,3 triliun
Adapun defisit keseimbangan primer tercatat Rp 4,2 triliun.
Purbaya menegaskan APBN 2026 tetap berfungsi sebagai “shock absorber” atau peredam gejolak ekonomi sekaligus motor penggerak pertumbuhan.
Dengan pendapatan yang masih tumbuh dan defisit yang diklaim terkendali, pemerintah optimistis APBN tetap bisa menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung pertumbuhan sepanjang 2026.