JAKARTA – Kementerian Keuangan melaporkan realisasi belanja negara hingga Februari 2026 sudah mencapai Rp493,8 triliun. Angka tersebut setara dengan 12,8% dari total pagu APBN 2026 dan tercatat tumbuh 41,9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan percepatan belanja negara ini diharapkan bisa ikut mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2026 hingga sekitar 5,5%.
“Pertumbuhan belanja negara ini tentu akan berdampak ke pertumbuhan ekonomi. Ini yang membuat kita optimistis, semoga ekonomi di kuartal I bisa terdorong lebih kuat dengan belanja negara yang lebih cepat,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2026, Rabu (11/3/2026).
Jika dirinci, realisasi belanja pemerintah pusat—yang terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dan belanja non-K/L—sudah mencapai Rp346,1 triliun atau sekitar 11% dari pagu yang tersedia.
Belanja K/L sendiri tercatat sebesar Rp155 triliun hingga Februari 2026. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp83,6 triliun.
Kenaikan belanja ini antara lain dipicu oleh program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta penyaluran bantuan sosial (bansos).
Sementara itu, belanja non-K/L hingga Februari 2026 tercatat sebesar Rp191 triliun, naik dari Rp127,9 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan ini dipengaruhi oleh pembayaran manfaat pensiun, kompensasi BBM dan listrik, serta pembayaran bunga utang yang dilakukan tepat waktu.
Di sisi lain, anggaran Transfer ke Daerah (TKD) juga sudah mulai mengalir. Hingga Februari 2026, realisasi TKD mencapai Rp147,7 triliun atau sekitar 21,3% dari pagu yang ditetapkan. Angka ini juga tumbuh 8,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.