JAKARTA – Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sepakat menjalankan skema debt switching senilai Rp 173,4 triliun pada 2026.
Angkanya setara dengan total Surat Berharga Negara (SBN) yang jatuh tempo tahun ini. Kesepakatan ini diambil dalam forum Koordinasi Kebijakan Fiskal dan Moneter 2026, Jumat (20/2).
Lewat skema ini, pemerintah menukar SBN yang mau jatuh tempo dengan surat utang baru yang tenornya lebih panjang. Artinya, pembayaran pokok utang yang seharusnya dibayar sekarang bisa “digeser” ke waktu yang lebih lama. Tujuannya jelas: biar tekanan likuiditas jangka pendek lebih ringan.
Prosesnya dilakukan bertahap sebelum jatuh tempo. SBN tetap dibeli di pasar sekunder atau lewat mekanisme pertukaran bilateral. Instrumen yang ditukar juga tetap bisa diperdagangkan dan harganya mengikuti harga pasar.
Gubernur BI, Perry Warjiyo, bilang langkah ini sejalan dengan kebijakan moneter yang mendukung pertumbuhan ekonomi.
Tapi di sisi lain, langkah ini juga menunjukkan pemerintah masih cukup bergantung pada dukungan bank sentral untuk mengatur jatuh tempo utang. Skema debt switching sendiri bukan hal baru—sebelumnya sudah dilakukan pada 2021, 2022, dan 2025.
Chief Economist Permata Bank, Josua Pardede, mengingatkan bahwa debt switching bukan solusi ajaib untuk semua persoalan utang.
“Ini bisa saja menaikkan premi risiko dan pada akhirnya bikin biaya utang makin besar,” ujarnya.
Risikonya, beban bunga bisa membengkak kalau penukaran dilakukan saat imbal hasil sedang tinggi, atau karena tenor yang lebih panjang berarti bunga dibayar lebih lama. Jadi menurutnya, yang penting bukan cuma besar nominal yang ditukar, tapi apakah strategi ini benar-benar menekan total biaya utang sekaligus mengurangi risiko jatuh tempo.
BI dan Kemenkeu tetap menegaskan komitmen menjaga transparansi dan tata kelola. Ke depan, koordinasi bakal disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan pasar keuangan, baik di dalam maupun luar negeri.
Pada akhirnya, sinergi fiskal dan moneter memang penting buat menjaga rupiah, inflasi, dan stabilitas sistem keuangan. Tapi tetap ada PR besar: memastikan bank sentral tidak terlalu terseret untuk terus menopang kebutuhan pembiayaan pemerintah, apalagi di tengah gejolak global.