JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi keputusan Fitch Ratings yang menurunkan outlook atau prospek peringkat utang Indonesia menjadi negatif. Meski begitu, ia menegaskan kondisi ekonomi Indonesia masih cukup solid.
Purbaya mengatakan pertumbuhan ekonomi masih terjaga dan penerimaan pajak juga menunjukkan tren yang positif. Pemerintah pun berkomitmen menjaga stabilitas makroekonomi serta disiplin fiskal.
Sebelumnya, Fitch memang merevisi outlook Long-Term Foreign-Currency Issuer Default Rating (IDR) Indonesia dari stabil menjadi negatif. Namun, lembaga pemeringkat tersebut tetap mempertahankan rating Indonesia di level BBB.
Menurut Purbaya, pemerintah akan terus menjaga stabilitas ekonomi, melanjutkan disiplin fiskal, sekaligus memperbaiki iklim usaha. Ia juga menyebut sejumlah indikator ekonomi menunjukkan tren yang membaik.
Setelah ekonomi Indonesia tumbuh 5,39% pada kuartal IV 2025, berbagai indikator awal di 2026 juga mulai menunjukkan momentum positif. Beberapa di antaranya seperti indeks kepercayaan konsumen, Purchasing Managers’ Index (PMI), konsumsi listrik sektor bisnis dan industri, hingga penjualan kendaraan.
Kinerja APBN juga diklaim menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan.
Pemerintah saat ini memang tengah mempercepat belanja negara sekaligus memberikan stimulus ekonomi. Namun, menurut Purbaya, langkah tersebut dilakukan secara terukur agar pertumbuhan tetap terjaga tanpa mengorbankan kesehatan APBN dan disiplin fiskal.
Peran Danantara
Di sisi lain, pemerintah juga menyoroti peran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai salah satu motor pertumbuhan baru di luar APBN.
Pemerintah memastikan kerja sama dengan Danantara akan terus diperkuat, terutama untuk mendorong investasi strategis. Investasi yang dikelola lembaga tersebut disebut tetap difokuskan pada profit yang berkelanjutan sekaligus mendorong masuknya investasi swasta bernilai tambah tinggi.
Purbaya menegaskan tata kelola Danantara akan tetap dijaga agar kredibel dan memiliki manajemen risiko yang terukur. Dengan begitu, lembaga ini diharapkan bisa menjadi instrumen investasi strategis yang kuat sekaligus tetap selaras dengan upaya menjaga stabilitas fiskal jangka panjang.
Ke depan, Kementerian Keuangan juga akan terus memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga kepercayaan pasar.
Sorotan dari Fitch
Di sisi lain, Fitch dalam laporannya menyoroti sejumlah risiko yang berpotensi menekan kondisi fiskal Indonesia, termasuk perkembangan defisit APBN dan peran Danantara.
Fitch menyebut peringkat Indonesia masih tertahan oleh beberapa faktor, seperti penerimaan negara yang relatif rendah, biaya pembayaran utang yang cukup tinggi, serta sejumlah indikator tata kelola yang dinilai masih tertinggal dibanding negara lain dengan rating BBB.
Lembaga pemeringkat tersebut juga menilai fokus pemerintah mengejar pertumbuhan ekonomi hingga 8% serta peningkatan belanja sosial berpotensi memicu pelonggaran kebijakan fiskal dan moneter.
Hal ini juga terlihat dari rencana revisi Undang-Undang Keuangan Negara yang masuk dalam prioritas legislasi 2026.
Dari sisi fiskal, Fitch memperkirakan defisit APBN bisa mencapai 2,9% dari PDB pada 2026, sedikit lebih tinggi dari target pemerintah yang dipatok di 2,7%.
Belanja sosial dinilai menjadi salah satu faktor pendorong utama, termasuk program makan bergizi gratis yang diperkirakan memakan anggaran sekitar 1,3% dari PDB selama periode 2025–2029.
Selain itu, rencana percepatan belanja pemerintah pada semester pertama 2026 juga dinilai berpotensi menambah tekanan terhadap defisit.
Di sisi penerimaan negara, Fitch memproyeksikan rasio pendapatan hanya sekitar 13,3% dari PDB pada 2026–2027, jauh di bawah rata-rata negara dengan rating BBB yang berada di kisaran 25,5% dari PDB.
Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti lemahnya pengumpulan pajak, pembatalan kenaikan PPN sebesar 1%, tingginya restitusi pajak, serta pengalihan dividen BUMN kepada Danantara yang setara sekitar 0,4% dari PDB.
Risiko dari Danantara
Fitch juga menyoroti rencana Danantara yang akan menyalurkan dana sekitar US$26 miliar pada 2026 untuk berbagai proyek hilirisasi di sektor mineral, energi, pangan, dan pertanian.
Meski demikian, Fitch menilai masih ada ketidakpastian apakah mandat lembaga tersebut nantinya akan meluas hingga mencakup aktivitas kuasi-fiskal melalui skema investasi berbasis utang.
Jika hal tersebut terjadi, Fitch menilai ada potensi risiko terhadap transparansi fiskal serta kemungkinan munculnya kewajiban kontinjensi bagi negara.
Kebijakan BI Juga Disorot
Dari sisi moneter, arah kebijakan Bank Indonesia juga dinilai akan semakin menantang.
Saat ini, BI masih mempertahankan suku bunga acuan di 4,75% sejak September 2025 untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
Ke depan, Fitch memperkirakan BI akan memangkas suku bunga dua kali hingga mencapai 4,25% pada akhir 2026.
Namun, kebijakan moneter yang lebih longgar ditambah potensi perluasan mandat bank sentral untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja bisa membuat tugas BI semakin kompleks, terutama dalam menjaga inflasi dan stabilitas rupiah di tengah tekanan arus modal keluar.
Fundamental Dinilai Tetap Kuat
Meski outlook diturunkan menjadi negatif, Fitch tetap mempertahankan rating Indonesia di level BBB karena fundamental ekonomi dinilai masih cukup kuat.
Fitch memperkirakan rasio utang pemerintah hanya akan naik moderat menjadi sekitar 41% dari PDB pada 2026, masih jauh di bawah median negara dengan rating BBB yang mencapai 57,3% dari PDB.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga diproyeksikan tetap solid di kisaran 5% pada periode 2026–2027, atau sekitar dua kali lebih tinggi dibanding rata-rata negara dengan rating BBB yang berada di level 2,5%.
Namun demikian, Fitch menilai target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029 akan sulit dicapai tanpa adanya reformasi struktural yang lebih besar.