BFDCnews.com – Kondisi keuangan negara alias fiskal Indonesia di 2026 lagi cukup tertekan. Penyebab utamanya: beban utang yang makin besar dan terus “makan” porsi pendapatan negara.
Menurut laporan dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution, hampir setengah pendapatan negara sekarang habis buat bayar utang—baik pokok maupun bunganya. Akibatnya, ruang gerak pemerintah buat belanja jadi makin sempit.
Beban bunga utang makin berat
Secara angka, pemerintah diperkirakan harus keluarin sekitar Rp599,44 triliun cuma buat bayar bunga utang di 2026. Angka ini naik sekitar 8,6% dibanding tahun sebelumnya.
Yang cukup bikin khawatir, bunga utang ini sendiri sudah “memakan” sekitar 22% dari total penerimaan pajak.
Kalau ditambah dengan pembayaran pokok utang, totalnya bisa menggerus sekitar 45% dari pajak yang dikumpulkan negara. Jadi hampir setengah pajak habis buat bayar utang.
Dampaknya ke anggaran negara
Kondisi ini bikin APBN jadi kurang fleksibel. Dana yang seharusnya bisa dipakai buat:
- pembangunan infrastruktur
- bantuan sosial
- investasi produktif
malah harus dialokasikan untuk bayar utang lama.
Fenomena ini sering disebut sebagai “fiscal rigidity”, alias anggaran jadi kaku dan susah menyesuaikan dengan kondisi ekonomi.
Faktor global ikut memperberat
Tekanan juga datang dari suku bunga global yang masih tinggi. Imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun ada di kisaran 6,6%–6,9%, termasuk tinggi di kawasan ASEAN.
Artinya, setiap kali pemerintah nambah utang baru, biaya bunganya juga ikut mahal.
Masalah lain: pajak masih terbatas
Di sisi lain, pemasukan negara dari pajak juga belum meningkat signifikan. Akibatnya, pemerintah masih cukup bergantung sama utang buat nutup kebutuhan belanja.
Kombinasi antara:
- beban utang tinggi
- pendapatan terbatas
bikin ruang fiskal makin sempit secara struktural.
Dampak jangka panjang
Kalau kondisi ini terus berlanjut, dampaknya nggak cuma jangka pendek. Dalam jangka panjang, bisa menghambat pertumbuhan ekonomi.
Soalnya, kalau anggaran lebih banyak dipakai buat bayar utang, kemampuan pemerintah buat dorong ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat jadi terbatas.