JAKARTA — Memanasnya konflik di Timur Tengah diperkirakan memberi tekanan pada nilai tukar rupiah. Tren pelemahan rupiah bahkan sudah mulai terlihat sejak Amerika Serikat (AS) dan Israel menyerang Iran pada pekan lalu.
Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menilai situasi perang di Timur Tengah biasanya membuat dolar AS semakin perkasa. Pasalnya, investor global cenderung memburu aset yang dianggap aman ketika risiko energi dan logistik meningkat.
Di saat yang sama, kondisi ekonomi domestik juga dinilai tidak terlalu longgar. Inflasi sempat menembus target, surplus perdagangan pada Januari 2026 menyusut tajam, dan pelaku pasar masih mencermati risiko kebijakan serta tata kelola ekonomi di dalam negeri.
“Kombinasi faktor tersebut membuat prospek rupiah ke depan cenderung melemah secara bertahap, tetapi dengan volatilitas yang cukup tajam, bukan melemah lurus setiap hari,” ujar Syafruddin kepada Kontan, Jumat (6/3/2026).
Ia menambahkan, rupiah masih punya peluang bertahan jika Bank Indonesia (BI) mampu menjaga stabilitas likuiditas dan pasar melihat reformasi di pasar modal berjalan dengan baik. Namun jika konflik berlangsung lama, premi risiko akan tetap tinggi dan menghambat pemulihan nilai tukar.
Menurut proyeksi Syafruddin, jika konflik masih berlanjut hingga bulan depan, rupiah kemungkinan bergerak di kisaran Rp16.900 – Rp17.200 per dolar AS, selama kondisi tidak memburuk dan BI masih efektif menjaga ekspektasi pasar.
Namun bila harga minyak tetap tinggi, biaya impor energi meningkat, dan arus dana keluar semakin kuat, rupiah berpotensi melemah ke kisaran Rp17.200 – Rp17.700 per dolar AS.
Dalam skenario yang lebih berat—misalnya jika eskalasi konflik mengganggu jalur energi global atau sentimen pasar modal memburuk tajam—rupiah bahkan bisa menguji level Rp17.700 – Rp18.500 per dolar AS. Meski begitu, otoritas biasanya akan merespons agresif untuk mencegah pelemahan yang terlalu liar.
Sementara itu, Senior Macro Strategist Samuel Sekuritas Indonesia, Fithra Faisal, melihat beberapa kemungkinan skenario pergerakan rupiah.
Dalam skenario gangguan jangka pendek dengan probabilitas sekitar 45%, rupiah diperkirakan hanya melemah sementara ke Rp16.900 – Rp16.920 per dolar AS, sebelum kembali stabil dalam waktu sekitar satu minggu.
Jika tekanan berlangsung sekitar satu minggu (probabilitas 30%), rupiah bisa bergerak di kisaran Rp17.000 – Rp17.050 per dolar AS. Level ini dinilai sebagai batas psikologis, namun masih bisa dikendalikan melalui intervensi Bank Indonesia dan perbedaan imbal hasil yang lebih sempit.
Adapun dalam skenario perang berkepanjangan (probabilitas 20%), rupiah berpotensi terus melemah hingga Rp17.500 per dolar AS. Kondisi ini bisa terjadi karena kenaikan biaya impor minyak memperlebar defisit transaksi berjalan dan berpotensi memaksa BI menghentikan atau bahkan membalik arah kebijakan pelonggaran moneternya.
Di sisi lain, ekonom KB Valbury Sekuritas, Fikri C Permana, memperkirakan dalam jangka pendek—sekitar satu hingga dua minggu—pasar keuangan Indonesia berpotensi mengalami peningkatan volatilitas.
Hal ini bisa tercermin dari yield obligasi pemerintah tenor 10 tahun yang berpotensi naik ke sekitar 6,7%, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun di bawah 8.000, serta rupiah melemah menuju Rp17.000 per dolar AS.
Menurut Fikri, arus keluar modal biasanya akan mendorong kenaikan imbal hasil obligasi domestik, menekan harga saham, dan sekaligus melemahkan mata uang lokal.
Meski begitu, ia menilai tekanan tersebut kemungkinan hanya bersifat sementara. Jika konflik di Timur Tengah mulai menemukan kejelasan dan tidak terjadi eskalasi lebih lanjut, premi ketidakpastian di pasar bisa berangsur turun.
Dalam kondisi itu, volatilitas pasar diperkirakan mereda dalam dua minggu ke depan. IHSG berpotensi stabil di sekitar 8.500, yield obligasi 10 tahun turun ke sekitar 6,5%, dan rupiah menguat kembali di kisaran Rp16.700 – Rp17.000 per dolar AS.
“Ketika informasi pasar semakin jelas dan ketidakpastian berkurang, investor biasanya akan menyesuaikan ekspektasi mereka. Spread risiko mengecil dan aliran modal bisa kembali ke negara berkembang dengan fundamental yang cukup kuat seperti Indonesia,” jelas Fikri.
Ke depan, Syafruddin menilai ada beberapa langkah yang perlu dilakukan pemerintah untuk menghadapi gejolak akibat konflik AS–Iran.
Pertama, menjaga kredibilitas kebijakan dengan menyampaikan secara terbuka berbagai skenario terkait harga minyak, nilai tukar, subsidi, dan defisit anggaran.
Kedua, penggunaan APBN perlu lebih selektif, dengan fokus pada perlindungan kelompok rentan serta sektor penting seperti pangan, transportasi publik, dan logistik, bukan memberikan subsidi luas yang dinikmati semua kelompok.
Ketiga, memperkuat koordinasi antara kebijakan fiskal, moneter, dan BUMN energi agar stabilisasi kurs, pengendalian inflasi, serta pasokan energi dapat berjalan seirama.
Keempat, mempercepat reformasi struktural sektor energi melalui efisiensi konsumsi BBM, peningkatan produksi minyak (lifting), diversifikasi pasokan energi, serta percepatan transisi ke gas, listrik, dan energi terbarukan.
Menurut Syafruddin, konflik Iran menjadi pengingat penting bahwa ketergantungan tinggi terhadap impor minyak membuat APBN sangat rentan terhadap guncangan global.
“Negara harus mampu meredam guncangan jangka pendek tanpa kehilangan disiplin jangka panjang. Sikap yang paling masuk akal adalah tetap tenang, terukur, melindungi yang lemah, dan tidak menunda pembenahan yang sudah terlalu lama,” tutupnya.