JAKARTA — Memanasnya konflik di Timur Tengah diperkirakan memberi tekanan pada nilai tukar rupiah. Tren pelemahan rupiah bahkan sudah mulai terlihat sejak Amerika Serikat (AS) dan Israel melancarkan serangan ke Iran pekan lalu.
Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menilai situasi perang di Timur Tengah biasanya membuat dolar AS semakin kuat. Hal ini karena investor global cenderung memburu aset yang dianggap aman ketika risiko energi dan logistik meningkat.
Di sisi lain, kondisi ekonomi domestik juga dinilai tidak terlalu leluasa. Inflasi sempat menembus target, surplus perdagangan pada Januari 2026 menyusut tajam, dan pelaku pasar masih mencermati risiko kebijakan serta tata kelola ekonomi.
Menurut Syafruddin, kombinasi faktor global dan domestik tersebut membuat pergerakan rupiah ke depan cenderung melemah secara bertahap, namun dengan volatilitas yang cukup tinggi.
“Jadi rupiah kemungkinan tidak melemah lurus setiap hari, tapi bergerak naik turun dengan kecenderungan melemah,” ujar Syafruddin kepada Kontan, Jumat (6/3/2026).
Ia menambahkan, rupiah masih bisa bertahan jika Bank Indonesia (BI) mampu menjaga stabilitas likuiditas dan pasar melihat reformasi di pasar modal berjalan baik. Namun, jika perang berlangsung lama, premi risiko akan tetap tinggi dan menahan pemulihan rupiah.
Syafruddin memproyeksikan, jika konflik masih berlanjut hingga bulan depan, rupiah berpotensi berada di kisaran Rp16.900 – Rp17.200 per dolar AS, selama kondisi tidak memburuk dan BI masih efektif menjaga ekspektasi pasar.
Namun jika harga minyak tetap tinggi, biaya impor energi meningkat, dan arus modal keluar semakin besar, rupiah bisa melemah ke kisaran Rp17.200 – Rp17.700 per dolar AS.
Bahkan dalam skenario yang lebih berat, misalnya jika eskalasi konflik mengganggu jalur energi global atau sentimen pasar memburuk tajam, rupiah bisa menguji level Rp17.700 – Rp18.500 per dolar AS. Meski begitu, otoritas biasanya akan merespons agresif untuk menahan pelemahan yang terlalu tajam.
Sementara itu, Senior Macro Strategist Samuel Sekuritas Indonesia, Fithra Faisal, melihat beberapa kemungkinan skenario pergerakan rupiah.
Dalam skenario gangguan jangka pendek dengan probabilitas sekitar 45%, rupiah diperkirakan hanya melemah sementara ke Rp16.900 – Rp16.920 per dolar AS sebelum kembali stabil dalam waktu sekitar satu minggu.
Jika tekanan berlangsung sekitar satu minggu (probabilitas 30%), rupiah bisa bergerak di kisaran Rp17.000 – Rp17.050 per dolar AS, menguji batas psikologis tetapi masih tertahan oleh intervensi Bank Indonesia.
Namun dalam skenario perang yang berlangsung lebih lama (probabilitas 20%), rupiah berisiko melemah hingga Rp17.500 per dolar AS. Kondisi ini bisa terjadi karena biaya impor minyak meningkat dan memperlebar defisit transaksi berjalan, sehingga BI mungkin perlu menghentikan atau bahkan membalik arah kebijakan moneternya.
Di sisi lain, ekonom KB Valbury Sekuritas Fikri C Permana memperkirakan dalam jangka pendek, sekitar satu hingga dua minggu, pasar keuangan Indonesia berpotensi mengalami peningkatan volatilitas.
Dalam kondisi tersebut, yield obligasi pemerintah tenor 10 tahun berpotensi naik ke sekitar 6,7%, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bisa turun di bawah 8.000, dan rupiah berpotensi melemah menuju Rp17.000 per dolar AS.
Fikri menjelaskan, arus keluar modal biasanya akan mendorong kenaikan imbal hasil obligasi domestik, menekan harga saham, sekaligus melemahkan mata uang lokal.
Meski begitu, ia menilai tekanan tersebut bisa saja hanya bersifat sementara. Jika konflik di Timur Tengah tidak semakin meluas, premi ketidakpastian di pasar kemungkinan akan mulai menurun.
Dalam kondisi itu, volatilitas pasar bisa mereda dalam dua minggu ke depan. IHSG berpotensi stabil di sekitar 8.500, yield obligasi 10 tahun turun ke sekitar 6,5%, dan rupiah menguat kembali di kisaran Rp16.700 – Rp17.000 per dolar AS.
Menurut Fikri, ketika informasi pasar semakin jelas dan ketidakpastian berkurang, investor biasanya akan kembali menempatkan dana di negara berkembang dengan fundamental ekonomi yang cukup kuat seperti Indonesia.
Ke depan, Syafruddin menilai ada beberapa langkah penting yang perlu dilakukan pemerintah untuk menghadapi dampak konflik AS–Iran.
Pertama, menjaga kredibilitas kebijakan dengan menyampaikan secara terbuka berbagai skenario terkait harga minyak, nilai tukar, subsidi, dan defisit anggaran.
Kedua, penggunaan APBN harus lebih selektif, terutama untuk melindungi kelompok rentan serta sektor penting seperti pangan, transportasi publik, dan logistik.
Ketiga, memperkuat koordinasi antara kebijakan fiskal, moneter, dan BUMN energi agar stabilisasi kurs, pengendalian inflasi, serta pasokan energi dapat berjalan selaras.
Keempat, mempercepat reformasi struktural di sektor energi, mulai dari efisiensi konsumsi BBM, peningkatan produksi minyak, diversifikasi pasokan energi, hingga percepatan transisi ke gas, listrik, dan energi terbarukan.
Menurut Syafruddin, konflik Iran menjadi pengingat penting bahwa ketergantungan tinggi terhadap impor minyak membuat APBN sangat rentan terhadap guncangan global.
“Negara harus bisa meredam guncangan jangka pendek tanpa kehilangan disiplin jangka panjang. Sikap yang paling masuk akal adalah tetap tenang, terukur, melindungi kelompok yang lemah, dan tidak menunda reformasi yang sudah lama dibutuhkan,” ujarnya.