Jakarta – Bank Indonesia (BI) mencatat posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada November 2025 sebesar US$ 423,8 miliar atau sekitar Rp 7.145 triliun (kurs Rp 16.861). Angka ini turun tipis dibandingkan bulan sebelumnya yang berada di level US$ 424,9 miliar.
Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menyampaikan secara tahunan ULN Indonesia masih tumbuh 0,2 persen. Namun, laju pertumbuhannya melambat dibandingkan Oktober 2025 yang tercatat 0,5 persen (year on year/yoy). Perlambatan ini terutama dipengaruhi oleh kinerja ULN sektor publik.
“Secara umum, struktur ULN Indonesia tetap terjaga dan sehat, sejalan dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya,” ujar Denny dalam keterangan tertulis, Kamis (15/1/2026).
Lebih lanjut, BI mencatat ULN pemerintah pada November 2025 turun menjadi US$ 209,8 miliar. Pertumbuhan tahunan ULN pemerintah juga melambat, dari 4,7 persen (yoy) pada Oktober menjadi 3,3 persen (yoy) di November 2025. Perkembangan ini dipengaruhi oleh dinamika kepemilikan Surat Berharga Negara (SBN) di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi.
Meski demikian, Denny menegaskan ULN pemerintah tetap dikelola secara terukur dan akuntabel sebagai bagian dari pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung program-program prioritas, menjaga keberlanjutan fiskal, sekaligus memperkuat perekonomian nasional,” jelasnya.
Berdasarkan sektor, ULN pemerintah banyak digunakan untuk mendukung sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,2 persen), Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (19,7 persen), Jasa Pendidikan (16,4 persen), Konstruksi (11,7 persen), serta Transportasi dan Pergudangan (8,6 persen). Hampir seluruh ULN pemerintah merupakan utang jangka panjang dengan porsi mencapai 99,99 persen.
Sementara itu, ULN swasta juga tercatat menurun menjadi US$ 191,2 miliar. Secara tahunan, ULN swasta masih mengalami kontraksi 1,3 persen (yoy), meski lebih baik dibandingkan kontraksi bulan sebelumnya sebesar 1,5 persen (yoy).
Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh membaiknya kinerja ULN perusahaan non-lembaga keuangan, yang kontraksinya tercatat sebesar 0,4 persen (yoy). Secara sektoral, ULN swasta terbesar berasal dari sektor Industri Pengolahan, Jasa Keuangan dan Asuransi, Pengadaan Listrik dan Gas, serta Pertambangan dan Penggalian, dengan kontribusi mencapai 80,5 persen dari total ULN swasta.
Dengan perkembangan tersebut, rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) turun menjadi 29,3 persen pada November 2025, dari 29,4 persen pada Oktober 2025. ULN Indonesia juga masih didominasi oleh utang jangka panjang dengan porsi 86,1 persen.
Ke depan, BI menegaskan akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah untuk memantau perkembangan ULN agar tetap sehat dan terkendali.
“Peran ULN akan terus dioptimalkan untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dengan tetap meminimalkan risiko terhadap stabilitas ekonomi,” tutup Denny.