JAKARTA — Harga minyak dunia melonjak tajam hingga menembus level US$100 per barel. Lonjakan ini dipicu oleh gangguan pasokan dari Timur Tengah setelah konflik Iran membuat jalur strategis Selat Hormuz masih ditutup.
Pada perdagangan Senin (9/3/2026), harga minyak jenis West Texas Intermediate (WTI) naik sekitar 18,98% atau US$17,25 menjadi US$108,15 per barel. Sementara itu, minyak acuan global Brent juga melonjak 16,19% atau US$15,01 ke level US$107,70 per barel.
Berdasarkan catatan tim riset CNBC Indonesia, lonjakan ini memperpanjang reli harga minyak. Pekan lalu saja, harga minyak mentah AS sudah melonjak sekitar 35%, yang disebut sebagai kenaikan mingguan terbesar dalam sejarah perdagangan futures sejak 1983.
Analis teknikal dari Reuters bahkan memperkirakan harga minyak masih berpotensi naik lebih tinggi, yakni ke kisaran US$120 hingga US$128 per barel dalam waktu dekat.
Dalam laporan analis Reuters Wang Tao disebutkan bahwa kontrak minyak Brent Crude berpotensi melanjutkan kenaikan ke kisaran US$120,22 hingga US$128,26 per barel. Proyeksi ini muncul setelah harga Brent menembus level resistensi penting di kisaran US$105,43–US$108,48, sekaligus membentuk pola lonjakan harga yang disebut runaway gap pada perdagangan Senin.
Lonjakan harga minyak ini tentu menjadi perhatian serius bagi pemerintah Indonesia.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sudah mengingatkan bahwa jika harga minyak dunia naik hingga sekitar US$92 per barel akibat konflik Iran dengan Israel dan Amerika Serikat, maka defisit APBN bisa melebar hingga 3,6% dari PDB, melewati batas aman 3%.
“Kami sudah melakukan simulasi. Kalau harga minyak rata-rata US$92 selama setahun, defisit APBN bisa lebih dari 3,6%,” kata Purbaya di kantornya di Jakarta, Jumat (6/3/2026).
Data Kementerian Keuangan yang disampaikan Wakil Menteri Keuangan Juda Agung juga menunjukkan bahwa harga minyak yang masih relatif aman bagi APBN berada di kisaran US$80–US$90 per barel.
Lalu apa langkah pemerintah jika harga minyak terus melonjak?
Purbaya mengatakan pemerintah akan mengupayakan penghematan anggaran agar defisit tidak semakin melebar.
Salah satu pos yang bisa dihemat adalah program MBG (Makan Bergizi Gratis), meski ia memastikan penghematan tidak akan menyentuh anggaran utama untuk pemberian makanan kepada anak sekolah, ibu hamil, dan lansia.
“Programnya tetap jalan, tapi kalau ada belanja yang tidak langsung berkaitan dengan pemberian makanan bisa dievaluasi,” ujarnya.
Menurut Purbaya, beberapa pengeluaran tambahan seperti pengadaan barang—misalnya pembelian motor atau komputer untuk fasilitas program—bisa ditunda atau dikurangi.
Selain itu, pemerintah juga bisa menggeser sebagian belanja infrastruktur ke tahun berikutnya.
Ia mencontohkan proyek-proyek di Kementerian Pekerjaan Umum seperti pembangunan jembatan atau fasilitas pendidikan yang bersifat multiyears masih memungkinkan untuk dijadwalkan ulang.
“Misalnya ada belanja yang bisa digeser ke tahun depan. Banyak program seperti jembatan atau sekolah yang bisa diatur waktunya,” jelasnya.
Sebagai informasi, anggaran program MBG tahun ini mencapai sekitar Rp335 triliun dengan target 82,9 juta penerima manfaat. Angka ini melonjak dibandingkan tahun 2025 yang sebesar Rp71 triliun dengan target sekitar 17,9 juta penerima.
Lonjakan harga minyak dunia saat ini menjadi salah satu risiko besar bagi keuangan negara, terutama karena Indonesia masih cukup bergantung pada impor energi. Jika harga minyak bertahan tinggi dalam waktu lama, tekanan terhadap APBN bisa semakin besar.