Jakarta – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung bilang, perluasan basis pajak jadi salah satu strategi pemerintah buat menghadapi gejolak ekonomi di 2026.
Menurut dia, kebijakan fiskal harus dijalankan dengan hati-hati dan berkelanjutan, apalagi di tengah kondisi global yang lagi nggak pasti. Soalnya, ketegangan geopolitik bisa berdampak ke harga komoditas, nilai tukar, sampai beban belanja negara—terutama subsidi BBM.
“Di situasi yang serba nggak pasti ini, kita harus pintar mengelola penerimaan negara buat membiayai belanja yang makin besar, khususnya subsidi BBM,” ujar Juda dalam sebuah seminar di Jakarta, dikutip dari Antara.
Secara garis besar, Kementerian Keuangan punya empat strategi utama buat menjaga penerimaan negara tetap kuat.
1. Perluasan basis pajak
Pemerintah ingin memperluas basis pajak secara adil, sambil mengoptimalkan potensi ekonomi baru dan mengintegrasikan data antar sektor. Tujuannya, biar penerimaan bisa naik tanpa memberatkan wajib pajak yang sudah patuh.
2. Tingkatkan kepatuhan berbasis data
Kemenkeu juga mendorong transformasi digital di sistem pajak, termasuk lewat Coretax dan integrasi data dengan lembaga lain seperti Bank Indonesia dan OJK.
3. Jaga keseimbangan ekonomi
Juda menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara penerimaan negara dan pertumbuhan ekonomi. Artinya, kebijakan pajak juga harus tetap mendukung investasi, lapangan kerja, dan daya saing.
“Kalau ekonomi tumbuh, penerimaan negara juga bakal ikut naik. Kuncinya ada di keseimbangan,” jelasnya.
4. Perkuat SDM
Selain teknologi, kualitas sumber daya manusia juga jadi kunci. Reformasi perpajakan nggak bakal berhasil tanpa SDM yang kompeten dan berintegritas.
Juda juga menambahkan, koordinasi antar lembaga jadi hal penting supaya kebijakan yang dibuat bisa berjalan efektif dan saling terintegrasi.