Jakarta, BFDCnews.com — Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bilang keputusan Presiden Prabowo Subianto menurunkan harga pupuk sampai 20% itu bukan tanpa alasan.
Tujuannya jelas: biar produksi pangan tetap jalan meski situasi global lagi nggak stabil.
Menurut Amran, Prabowo sudah “ngebaca” dari awal kalau dunia lagi menuju kondisi yang rawan krisis, termasuk soal pupuk. Jadi, pemerintah memilih bergerak duluan, bukan nunggu masalah datang.
Masalahnya memang serius. Sejak Februari 2026, konflik di Timur Tengah bikin Selat Hormuz ditutup—padahal jalur ini penting banget buat perdagangan pupuk dunia. Ditambah lagi, China juga sempat menghentikan ekspor pupuk nitrogen.
Akibatnya, harga pupuk global langsung melonjak, bahkan urea naik lebih dari 40% dalam waktu singkat. Negara-negara yang bergantung impor, termasuk di Asia Tenggara, jadi ikut was-was soal produksi pangan.
Buat ngatasin ini, pemerintah nggak cuma nurunin harga pupuk, tapi juga beresin sistemnya dari hulu sampai hilir.
Dari sisi distribusi, aturan yang ribet dipangkas—bahkan sampai 145 regulasi disederhanakan—biar pupuk bisa lebih cepat sampai ke petani.
Sekarang, akses pupuk juga makin gampang karena sudah terintegrasi pakai KTP, dan jaringan kios diperluas sampai ke desa-desa. Targetnya, semua daerah sentra pangan bisa kebagian sebelum musim tanam.
Dengan kebijakan ini, biaya produksi petani diperkirakan bisa turun lumayan, bahkan sampai ratusan ribu rupiah per hektare tiap musim tanam.
Nggak cuma itu, akses pupuk juga diperluas ke lebih dari 16 juta petani, supaya nggak ada lagi cerita kelangkaan gara-gara distribusi yang nggak merata.
Di sisi hasil panen, pemerintah juga pasang “jaminan” lewat Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah di Rp6.500 per kg. Jadi, petani tetap punya kepastian harga dan nggak rugi setelah produksi.
Intinya, langkah ini jadi semacam “tameng” buat petani supaya tetap bisa produksi di tengah situasi global yang lagi nggak menentu.