Jakarta – Sudah dua pekan berlalu, tapi kasus percobaan pembunuhan dengan air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, masih belum jelas arahnya. Penyelidikan dari Polda Metro Jaya juga belum menunjukkan perkembangan yang signifikan.
Peristiwa itu terjadi pada Kamis (12/3) malam di kawasan Salemba, Jakarta Pusat. Andrie diserang oleh dua orang tak dikenal setelah menghadiri acara diskusi soal isu militerisme dan judicial review di kantor YLBHI.
Sejauh ini, polisi menduga pelaku yang terlibat bisa lebih dari empat orang. Di sisi lain, Mabes TNI mengaku sudah menahan empat prajurit yang diduga terkait kasus ini.
Masalahnya, ada perbedaan versi antara Polda Metro Jaya dan TNI.
TNI menyebut empat anggotanya yang diamankan berinisial NDP (kapten), SL dan BHW (lettu), serta ES (serda), yang semuanya bertugas di satuan Denma BAIS TNI dari Angkatan Laut dan Udara.
Sementara itu, versi Polda Metro Jaya beda lagi. Mereka menyebut dua terduga pelaku berinisial BHC dan MAK, dan masih ada pelaku lain yang belum teridentifikasi. Artinya, jumlah pelaku bisa lebih dari empat orang.
Inisial yang diungkap kedua pihak juga nggak sama, yang bikin publik makin bingung. Bahkan, terlihat belum ada koordinasi yang jelas antara Polda Metro Jaya dan Puspom TNI dalam menangani kasus ini.
Di tengah situasi yang masih simpang siur, ada perkembangan baru: Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI, Letjen Yudi Abrimantyo, resmi menyerahkan jabatannya.
Menurut penjelasan dari pihak TNI, langkah ini disebut sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kasus tersebut. Tapi sampai sekarang, belum ada pengumuman siapa yang akan menggantikannya, dan perkembangan penyelidikan dari TNI juga masih minim.
Dari sisi kondisi korban, tim medis di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) menemukan adanya masalah serius di mata kanan Andrie. Terdapat kondisi iskemia, yaitu kekurangan aliran darah di bagian bawah mata, yang menyebabkan penipisan jaringan di area tersebut.
Sementara itu, desakan juga datang dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Mereka meminta Presiden Prabowo Subianto untuk turun tangan langsung dan memastikan kasus ini diusut secara independen.
Ketua YLBHI, Muhamad Isnur, menekankan pentingnya pembentukan tim investigasi yang benar-benar netral dan bebas konflik kepentingan, termasuk untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak di level komando.
Ia juga meminta agar kasus ini diproses di peradilan umum, bukan militer, supaya lebih transparan dan akuntabel.
Di sisi lain, Presiden Prabowo sendiri sudah angkat bicara dan menyebut aksi penyiraman air keras ini sebagai tindakan terorisme.
Ia menegaskan pelaku harus diburu sampai tuntas, termasuk siapa dalang di baliknya—baik yang menyuruh maupun yang membiayai.
Prabowo juga memastikan proses hukum akan berjalan tanpa pandang bulu, bahkan jika ada keterlibatan aparat.