BFDCnews.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa cerita santai soal obrolannya dengan Menkeu China yang sempat “nyolek” soal Dimsum Bond.
Menurut Purbaya, Menkeu China malah nyaranin Indonesia buat nerbitin surat utang valas langsung di China daratan (Panda Bond), bukan di Hong Kong lewat Dimsum Bond.
“Dimsum Bond itu, kata dia, kayak bond ecek-ecek,” ujar Purbaya sambil bercanda ke wartawan di Kemenkeu, Selasa (21/4/2026).
Buat konteks, Panda Bond itu obligasi berdenominasi yuan yang diterbitkan di China daratan, sementara Dimsum Bond diterbitkan di Hong Kong.
Purbaya bilang, sebenarnya Indonesia memang lagi ngarah ke penerbitan Panda Bond. Targetnya bisa terealisasi di semester II/2026, walaupun belum ada tanggal pastinya.
Obrolan ini terjadi saat dia ketemu Menkeu China, Lan Fo’an, di sela-sela pertemuan IMF dan Bank Dunia di Washington DC.
“Kami memang mau masuk ke Panda Bond, dan dia setuju banget. Bunganya juga lebih murah, sekitar 2,3%, jadi bisa tekan biaya pendanaan,” jelasnya.
Nggak cuma itu, Purbaya juga membuka peluang buat pemerintah China menerbitkan obligasi di Indonesia. Menurut dia, ini bagian dari hubungan timbal balik, apalagi China adalah salah satu partner dagang terbesar Indonesia.
“Pembicaraannya positif. Ke depan hubungan perdagangan kita dengan China harusnya tetap solid,” katanya.
Menariknya lagi, Purbaya mengaku sempat “main strategi” saat ngobrol dengan investor obligasi Indonesia, khususnya di AS.
Dia menyampaikan bahwa Indonesia punya opsi pendanaan lain dengan bunga lebih murah—sinyal halus kalau investor lama nggak mau, masih banyak yang lain.
“Bahasa halusnya, kalau yang ini nggak mau, ada yang lain yang mau dengan bunga lebih rendah,” ujarnya.
Hasilnya? Klaim Purbaya, minat investor langsung naik signifikan, terlihat dari meningkatnya incoming bid ke obligasi pemerintah.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kemenkeu, Suminto, bilang strategi pembiayaan pemerintah masih mengacu pada target defisit APBN Rp689,1 triliun atau sekitar 2,68% dari PDB.
Kalau nanti ada perubahan, bakal dibahas lagi di laporan semester.
Dia juga menambahkan, minat investor terhadap obligasi pemerintah sejauh ini masih cukup kuat—baik dari dalam negeri maupun asing, di pasar primer maupun sekunder.