BFDCnews.com — JAKARTA. Rencana pemerintah buat mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada jasa jalan tol diperkirakan bisa nambah pemasukan negara sampai triliunan rupiah.
Tapi di balik itu, ada juga kekhawatiran soal dampaknya ke investasi infrastruktur dan biaya logistik.
Pengamat pajak dari CITA, Fajry Akbar, memperkirakan potensi tambahan penerimaan dari kebijakan ini bisa tembus sekitar Rp4,1 triliun.
“Hitungan kasarnya, bisa sekitar Rp4,1 triliun,” ujarnya, Selasa (21/4/2026).
Meski angkanya cukup besar, Fajry mengingatkan bahwa yang lebih penting justru dampaknya ke kelayakan investasi jalan tol.
Menurut dia, bisnis infrastruktur seperti jalan tol itu biasanya punya tingkat keuntungan (IRR) yang relatif kecil dan butuh waktu lama buat balik modal.
Selama ini, banyak proyek tol di Indonesia juga mengandalkan kerja sama pemerintah dan swasta (PPP). Nah, di skema ini, faktor “layak atau nggaknya” proyek jadi kunci buat menarik investor.
“Kalau akhirnya jadi nggak feasible, bisa-bisa nggak ada lagi pembangunan tol baru, atau yang sudah ada malah terbengkalai,” jelasnya.
Selain itu, kebijakan ini juga berpotensi bikin biaya logistik naik. Soalnya, kalau operator tol meneruskan beban pajak ke pengguna, tarif tol bisa ikut naik.
Kalau tarif naik, otomatis biaya distribusi barang juga bisa ikut terdorong naik.
“Kalau beban PPN diteruskan ke konsumen, biaya logistik pasti ikut naik, apalagi kalau tarif tol punya kontribusi besar,” tambahnya.
Sebagai info, rencana PPN jalan tol ini sudah masuk dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 2025–2029. Tujuannya buat memperluas basis pajak supaya sistem perpajakan lebih adil.
Aturan resminya nanti bakal dituangkan dalam Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) yang ditargetkan rampung pada 2028.
Sebenarnya, wacana ini bukan hal baru. Tahun 2015, pemerintah sempat mau menerapkan kebijakan serupa, tapi akhirnya ditunda demi menjaga iklim investasi dan menghindari polemik di masyarakat.
Sekarang, isu ini muncul lagi di tengah kebutuhan penerimaan negara yang meningkat dan ambisi pembangunan infrastruktur yang cukup besar.
Pemerintah sendiri menargetkan pembangunan jalan tol sepanjang 2.460,69 km selama periode 2025–2029.
Jadi, tantangan ke depan adalah gimana caranya menyeimbangkan antara nambah pemasukan negara tanpa bikin investasi di sektor ini jadi kurang menarik.