Jakarta, BFDCnews.com – Semester I-2026 menjadi periode yang berat bagi rupiah. Sepanjang enam bulan pertama tahun ini, mata uang Garuda terus berada di bawah tekanan dolar Amerika Serikat (AS), bahkan sempat menembus level psikologis Rp18.000 per dolar AS.
Berdasarkan data kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia (BI), rupiah menyentuh level Rp18.039 per dolar AS pada 4 Juni 2026. Tekanan belum berhenti di situ. Empat hari kemudian, tepatnya 8 Juni, rupiah kembali melemah hingga Rp18.171 per dolar AS sebelum perlahan membaik ke Rp18.141 per dolar AS pada 9 Juni dan kemudian turun ke kisaran Rp17.971 per dolar AS.
Meski sempat pulih, posisi rupiah masih belum benar-benar aman. Hingga penghujung Juni 2026, kurs tetap bertahan di atas Rp17.800 per dolar AS. Pada 30 Juni misalnya, rupiah berada di level Rp17.899 per dolar AS, lalu kembali melemah menjadi Rp17.961 per dolar AS pada 1 Juli 2026.
Jika melihat perjalanan sejak awal tahun, pelemahan ini memang terjadi secara bertahap. Pada 2 Januari 2026, rupiah masih berada di level Rp16.725 per dolar AS, kemudian bergeser menjadi Rp16.801 per dolar AS pada 8 Januari sebelum terus mengalami tekanan sepanjang semester pertama.
Tak heran jika kinerja rupiah menjadi salah satu yang paling buruk di dunia terhadap dolar AS selama Januari-Juni 2026.
rupiah menempati peringkat kedelapan dari 10 mata uang dengan pelemahan terbesar terhadap dolar AS pada semester I-2026. Nilainya terdepresiasi sekitar 7,23% secara point-to-point.
Posisi rupiah hanya sedikit lebih baik dibandingkan Shilling Tanzania yang melemah 6,97% dan Hryvnia Ukraina sebesar 5,84%. Sementara itu, mata uang dengan pelemahan paling tajam ditempati Rial Iran yang anjlok hingga 3.173,8%, disusul Bolivar Venezuela 110,16%, Dinar Libya 18,42%, Lira Turki 8,61%, Rupee Sri Lanka 8,56%, Cedi Ghana 8,13%, dan Won Korea Selatan 7,26%.
BI Pasang Jurus Jaga Rupiah
Untuk meredam tekanan terhadap rupiah, Bank Indonesia mengeluarkan berbagai langkah stabilisasi. Salah satu yang paling mencolok adalah menaikkan suku bunga acuan (BI Rate) menjadi 5,75% pada Juni 2026.
“Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk makin memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian global,” ujar Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers, Kamis (18/6/2026).
Tak hanya menaikkan suku bunga, BI juga memperkuat intervensi di pasar valuta asing melalui transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar luar negeri, serta transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik.
Selain itu, BI menjaga daya tarik investasi asing dengan mempertahankan struktur suku bunga Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) pada tenor 6, 9, dan 12 bulan agar tetap kompetitif seiring kenaikan BI Rate.
Bank sentral juga memberikan insentif berupa penurunan biaya swap lindung nilai (hedging swap) sebesar 10% bagi investor asing, serta memastikan likuiditas di pasar uang tetap memadai melalui ekspansi moneter dan pembukaan kembali lelang instrumen repo untuk berbagai tenor.
Di sisi lain, BI juga berupaya menekan permintaan dolar AS di dalam negeri. Salah satunya dengan memperluas ekosistem Pasar Uang dan Pasar Valas (PUVA), termasuk mendorong penggunaan Local Currency Transaction (LCT) dalam perdagangan dan investasi dengan sejumlah negara.
Mulai 1 Juli 2026, BI juga memperketat aturan pembelian valuta asing tunai tanpa underlying dengan menurunkan batas maksimal menjadi US$10.000 per pelaku per bulan. Selain itu, batas kewajiban dokumen pendukung untuk transfer dana keluar negeri dalam valuta asing juga diturunkan dari di atas US$50.000 menjadi di atas US$25.000.
Ancaman Belum Berakhir
Meski berbagai kebijakan sudah digelontorkan, tekanan terhadap rupiah diperkirakan belum selesai. Salah satu pemicunya adalah neraca perdagangan Indonesia yang akhirnya mengalami defisit sebesar US$1,61 miliar pada Mei 2026, mengakhiri rekor surplus selama 72 bulan berturut-turut.
Tim ekonom Bank Central Asia (BCA) menilai ekspor Indonesia masih akan menghadapi berbagai tantangan. Mulai dari kebijakan bank sentral Amerika Serikat (The Fed) yang cenderung hawkish sehingga berpotensi menekan permintaan global, implementasi program biodiesel B50 yang bisa mengurangi alokasi ekspor CPO, hingga ketidakpastian kebijakan ekspor komoditas seperti batu bara dan nikel.
Selain itu, keberadaan Danantara Sumberdaya Indonesia (PT DSI) juga diperkirakan dapat memengaruhi neraca perdagangan.
Di saat yang sama, impor diperkirakan tetap tinggi seiring meningkatnya belanja pemerintah. Kombinasi ekspor yang melemah dan impor yang tetap kuat dinilai dapat terus memberi tekanan pada rupiah.
“Kombinasi faktor-faktor ini menciptakan feedback loop yang mengarah pada pelemahan rupiah, yang kami perkirakan akan diatasi dengan tambahan kenaikan suku bunga kebijakan BI sebesar 50 bps pada tahun ini,” tulis ekonom BCA Jennifer Calysta Farrell dan Victor George dalam laporan BCA Economic and Industry Research edisi 2 Juli 2026.
Senada dengan itu, Kepala Riset Ekonomi Makro dan Pasar PermataBank Faisal Rachman mengingatkan bahwa perlambatan ekspor di tengah tingginya impor berpotensi memperlebar defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD).
Menurutnya, jika pelebaran CAD tidak diimbangi masuknya arus modal asing (capital inflow), cadangan devisa bisa tergerus sehingga tekanan terhadap rupiah semakin besar.
“Ini bisa berdampak negatif pada stabilitas. Pelebaran CAD tanpa adanya capital inflow akan mengurangi cadev kita. Alhasil Rupiah melemah. Yang mana semakin membuat harga barang input yang diimpor relatif jadi lebih mahal,” jelas Faisal.
Meski begitu, Faisal melihat tingginya impor juga membawa sisi positif. Besarnya impor bahan baku dan barang modal menunjukkan aktivitas ekonomi nasional masih cukup kuat dan mendukung target pertumbuhan ekonomi pemerintah sebesar 6% pada 2026.
Data menunjukkan pertumbuhan impor terbesar berasal dari bahan baku atau barang penolong yang melonjak 25,17% dengan kontribusi mencapai 71,32% terhadap total impor. Sementara impor barang konsumsi tumbuh 21,99% dengan porsi 8,81%, dan barang modal meningkat 12,70% dengan kontribusi 19,87%.
“Struktur impor kita sekitar 70% adalah raw materials, 20% capital goods, sisanya baru consumer goods. Jadi mostly impor kita itu barang input,” pungkas Faisal.