BFDCnews.com — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, bilang kalau Amerika Serikat (AS) masih jadi salah satu partner paling penting buat Indonesia, terutama soal perdagangan.
Menurut dia, AS konsisten jadi penyumbang surplus perdagangan terbesar sekaligus pasar ekspor utama bagi Indonesia.
Hal ini disampaikan Airlangga dalam acara diskusi (FGD) soal kerja sama dagang Indonesia-AS di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
“Kenapa Amerika penting? Karena surplus perdagangan terbesar kita itu dari sana. Mereka banyak impor produk manufaktur Indonesia, mulai dari minyak sawit, elektronik, sepatu, tekstil, sampai furniture,” jelasnya.
Negosiasi Dagang Makin Maju
Airlangga juga bilang, negosiasi perdagangan antara Indonesia dan AS menunjukkan progres yang cukup signifikan sejak April 2025 hingga awal 2026.
Dari hasil pertemuan, ada beberapa kabar positif:
- Tarif untuk sejumlah produk Indonesia turun dari 32% jadi 19%
- Ada peluang tarif 0% untuk sekitar 1.819 produk tertentu
Kebijakan ini dinilai bisa jadi angin segar, terutama buat industri padat karya yang menyerap sekitar 5 juta tenaga kerja di Indonesia.
Kerja Sama Makin Luas
Nggak cuma soal perdagangan barang, kerja sama Indonesia-AS juga makin meluas ke berbagai sektor, seperti:
- Pangan
- Industri
- Energi
- Teknologi
- Ekonomi digital & keamanan ekonomi
Selain itu, kedua negara juga berupaya menyelesaikan berbagai hambatan non-tarif yang selama ini jadi kendala.
Posisi Indonesia Dianggap Strategis
Airlangga juga menilai posisi Indonesia di mata dunia sekarang cukup kuat. Indonesia dianggap punya peran penting dalam menjaga stabilitas dan kerja sama global.
Makanya, Indonesia sering jadi prioritas dalam berbagai perundingan internasional, termasuk dengan AS.
“Walaupun kita surplus perdagangan sampai USD20 miliar dengan AS, Indonesia tetap jadi prioritas mereka,” katanya.
Soal Putusan Mahkamah Agung AS
Terkait putusan Mahkamah Agung AS, Airlangga memastikan hal itu tidak membatalkan perjanjian dagang dengan Indonesia.
Tapi, pemerintah AS memang butuh dasar hukum tambahan, sehingga mereka menjalankan investigasi Section 301. Isunya berkaitan dengan dugaan dumping, kelebihan kapasitas produksi, dan tenaga kerja paksa—dan Indonesia ikut masuk dalam proses ini.
Pemerintah Indonesia sendiri sudah menyiapkan respons yang disampaikan pada 15 April 2026, dan prosesnya bakal lanjut ke tahap konsultasi dengan USTR pada 12 Mei 2026.
Komitmen Transparansi
Airlangga menegaskan, seluruh proses negosiasi kerja sama dagang ini dilakukan secara intensif dengan berbagai pihak terkait.
Pemerintah juga berjanji akan terus update perkembangan ke publik lewat media, supaya prosesnya tetap transparan dan bisa dipantau bersama.