Pemerintah lagi dihadapkan sama keterbatasan kuota buat program BPJS Kesehatan gratis alias PBI (Penerima Bantuan Iuran). Masalahnya, jumlah orang yang sebenarnya layak dapat bantuan ternyata jauh lebih banyak dibanding kuota yang tersedia.
Wakil Kepala BPS, Sonny Harry Budiutomo, bilang kalau jumlah masyarakat yang masuk kategori layak (desil 1 sampai 5) berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) mencapai sekitar 140,9 juta orang. Sementara kuota PBI yang tersedia sekarang cuma 96,8 juta orang.
“Artinya, yang harusnya dapat bantuan itu lebih banyak dibanding kuota yang ada,” jelas Sonny dalam rapat Komisi IX, Rabu (15/4).
Dari sini kelihatan jelas ada gap besar antara jumlah orang yang berhak menerima bantuan dengan kapasitas program yang tersedia saat ini.
Sonny juga menjelaskan kalau data DTSEN terus diperbarui secara berkala. Sampai April 2026, data ini sudah mencakup 289,3 juta individu dan 95,3 juta keluarga, dengan tingkat pembaruan mencapai 17,51%. Ini meningkat dibanding tahun 2025 yang masih di kisaran 9–10%.
Dengan pembaruan ini, pemerintah berusaha bikin data penerima bantuan jadi lebih akurat.
Tapi di lapangan, nggak semua orang di kelompok desil 1–5 benar-benar bergantung pada bantuan pemerintah. Ada juga yang ternyata sudah punya pembiayaan sendiri.
“Walaupun masuk desil 1 sampai 5, ada yang sudah bayar iuran mandiri. Ada juga PNS golongan 1 dan 2 yang sudah ter-cover,” tambahnya.
Selain itu, kondisi sosial ekonomi masyarakat juga cepat banget berubah. Orang bisa saja tiba-tiba turun atau naik status ekonominya dalam waktu singkat, terutama kalau lagi kena tekanan ekonomi.
Proses verifikasi dan pembaruan data pun masih terus berjalan lewat pengecekan langsung di lapangan (ground check). Tahap pertama sudah dilakukan ke lebih dari 106 ribu orang, dan tahap berikutnya akan menjangkau jutaan data lainnya.
Tantangannya? Jumlah petugas di lapangan masih terbatas, jadi prosesnya belum bisa secepat yang diharapkan.