Finansial

Investor Asing Keluar dari Pasar SBN, Outflow Capai Rp17,75 Triliun

Investor Asing Keluar dari Pasar SBN, Outflow Capai Rp17,75 Triliun

Pasar SBN Kehilangan Minat Investor Asing Pasar Surat Berharga Negara (SBN) sedang mengalami penurunan minat…

Dolar AS Pagi Ini Tembus Rp17.150, Makin Nanjak!

Rupiah Tembus Rp17.000 per Dolar AS, Tertekan Sentimen Timur Tengah

Jakarta — Nilai tukar rupiah kembali melemah dalam perdagangan hari ini dan bahkan sempat menembus…

BI Rate Nggak Berubah, Tetap 4,75% di Maret 2026

Jakarta, BFDCnews.com — Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk tetap menahan suku bunga acuannya di level…

Hapus Ambang Defisit 3%? Pasar Jauhi SBN, Rupiah Ikut Terseret

Rencana Bebas Defisit 3% Bisa Bikin Ekonomi Goyah, CSIS: Hati-hati, Modal Asing Bisa Kabur Jakarta…

IHSG Betah Naik, Sesi Pertama Ditutup Positif

Jakarta – IHSG semringah di sesi pagi, Selasa (17/3/2026). Indeks ditutup naik 79,92 poin atau…

Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa lagi menyiapkan aturan baru soal restitusi pajak, alias pengembalian kelebihan bayar pajak. Rencananya, aturan ini bakal mulai berlaku per 1 Mei 2026. Aturan tersebut masih berbentuk Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) dan saat ini lagi dalam tahap pembahasan antar kementerian. Proses harmonisasi juga sudah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (DJPP) Kementerian Hukum pada 10–11 April 2026. Menurut keterangan resmi, pembahasan ini dilakukan untuk menyempurnakan isi aturan supaya sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dalam rancangan ini, ada beberapa poin penting yang jadi sorotan, terutama soal bagaimana proses pengajuan restitusi oleh wajib pajak. Nantinya, setiap permohonan akan diteliti dulu oleh otoritas pajak. Hasil penelitian ini jadi dasar buat Direktur Jenderal Pajak menentukan apakah restitusi bisa diberikan atau tidak. Kalau semua syarat sudah terpenuhi dan memang ada kelebihan bayar pajak, maka DJP bisa langsung menerbitkan surat keputusan pengembalian. Tapi sebaliknya, kalau ada masalah—misalnya syarat nggak lengkap, lagi ada pemeriksaan pajak, atau terkait proses hukum—permohonan bisa saja ditolak. Soal waktu proses juga diatur. Untuk Pajak Penghasilan (PPh), maksimal penyelesaiannya 3 bulan sejak permohonan masuk. Sementara untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), lebih cepat, maksimal 1 bulan. Aturan baru ini nantinya juga bakal menggantikan beberapa aturan lama terkait restitusi pajak. Dari sisi pemerintah, aturan ini dibuat supaya sistem perpajakan bisa lebih rapi, transparan, dan sesuai dengan kondisi ekonomi serta kebutuhan dunia usaha saat ini. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP, Inge Diana Rismawanti, menjelaskan kalau aturan ini masih dalam proses, jadi detail lengkapnya belum bisa dibagikan sekarang. Nanti setelah semuanya final, pemerintah akan mengumumkannya secara resmi ke publik. Selain itu, DJP juga bakal melakukan sosialisasi supaya wajib pajak bisa memahami aturan baru ini dengan jelas.

Dolar AS Capai Rp17.000, Rupiah Seharusnya Lebih Kuat Kata Purbaya

Jakarta – Rupiah sempat tersentuh angka Rp17.000 per dolar AS, tapi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi…

IHSG Awali Hari di Zona Hijau, Tembus 7.346

IHSG Naik 1% di Hari Perdagangan Terakhir Sebelum Libur Lebaran

akarta, BFDCnews.com — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) membuka perdagangan pagi ini dengan penguatan pada…

Dolar AS Turun Lagi! Pagi Ini di Level Rp17.140

Usai Lonjakan 3% sejak Konflik Iran, Dolar AS Kini Mulai Turun

New York — Dolar AS mulai melemah pada Senin (16/3/2026) setelah sempat menguat cukup tajam…

Hasil Survei LPEM UI: Banyak Ekonom Sebut Ekonomi Lagi Memburuk

Hasil Survei LPEM UI: Banyak Ekonom Sebut Ekonomi Lagi Memburuk

JAKARTA, BFDCnews.com — Sejumlah ekonom menilai kondisi ekonomi Indonesia saat ini cenderung memburuk dibandingkan kuartal…

Harga Saham Lagi Turun, Bank Besar Kompak Buyback

BFDCnews.com – Jakarta. Sejumlah bank besar di Indonesia lagi kompak melakukan buyback saham di tengah…

Older Posts Newer Posts