Jakarta – Pemerintah lagi ngebahas wacana baru nih: kerja dari rumah alias WFH satu hari dalam seminggu. Tujuannya buat ngirit konsumsi BBM di tengah kondisi global yang lagi nggak stabil.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai, hari Jumat jadi opsi paling masuk akal buat diterapkan WFH. Soalnya, menurut dia, dampaknya ke produktivitas paling kecil dibanding hari lain.
“Jumat kan jam kerjanya paling pendek, jadi penurunan produktivitasnya juga paling minim. Tapi jarak tempuh ke kantor tetap sama,” kata Purbaya di kantornya, Jakarta.
Dia juga bilang, buat ASN sendiri, hari Jumat biasanya sudah cukup “ringan”. Pagi sering dipakai buat olahraga, lalu ada jeda untuk salat Jumat, jadi waktu kerja efektifnya memang lebih singkat. Hal yang sama juga dinilai berlaku di sektor swasta, termasuk pabrik.
“Biasanya pagi olahraga, nggak lama lanjut salat Jumat, habis itu santai, terus pulang. Di pabrik juga kurang lebih sama. Jadi dipilih hari yang paling kecil dampaknya ke produktivitas,” jelasnya.
Rencana WFH ini ternyata sudah dibahas dalam rapat yang dipimpin Menko Airlangga Hartarto dan dilakukan secara daring. Rapatnya cukup panjang, hampir 3–4 jam, dan dihadiri sejumlah menteri seperti Tito Karnavian, Prasetyo Hadi, Rosan Roeslani, Abdul Mu’ti, Brian Yuliarto, hingga Seskab Teddy Indra Wijaya.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membenarkan bahwa salah satu yang dibahas adalah skema WFH untuk ASN, terutama sebagai langkah penghematan BBM setelah harga minyak dunia naik.
Meski begitu, dia masih belum mau buka detail lebih jauh soal rencana ini. Menurutnya, pemerintah ingin satu suara dulu sebelum diumumkan ke publik.
“Sudah dibahas, tapi nanti biar satu pintu yang menyampaikan. Kita masih kasih masukan saja,” kata Tito di Kompleks Istana Kepresidenan.
Soal teknisnya, Tito bilang memang ada opsi WFH satu hari dalam seminggu. Tapi untuk hari pastinya, masih belum diputuskan.
“Yang saya dengar sih satu hari dalam seminggu. Tapi hari apa, nanti diputuskan. Hasil rapatnya juga masih akan dilaporkan ke Presiden,” ujarnya.
Dia menambahkan, pengumuman resmi baru akan keluar setelah ada arahan langsung dari Presiden. Jadi, untuk sekarang masih tahap wacana.
“Sabar dulu, nanti juga diumumkan,” tutupnya.
