BFDC Admin - bfdcnews.com - Page 8

BFDC Admin

IHSG Pagi Ini Melejit 2,75 Persen, 411 Saham Menghijau

JAKARTA, BFDCnews.com – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada perdagangan Rabu (8/4/2026). Di…

Kabar Gencatan Senjata AS-Iran Bikin Harga Emas dan Perak Melonjak

Kabar Gencatan Senjata AS-Iran Bikin Harga Emas dan Perak Melonjak

BFDCnews.com – Harga emas dunia naik 2,5 persen pada Rabu pagi (8/4/2026), seiring membaiknya sentimen…

Bos BGN Buka Suara, Pesanan Motor Listrik MBG Bukan 70.000 Unit

BFDCnews.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) akhirnya buka suara soal video yang ramai beredar…

IHSG Pagi Ini Rebound, Kembali Menanjak ke 7.001

BFDCnews.com – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada perdagangan Selasa (7/4/2026). Di awal…

Tiket Pesawat Naiknya Dibatasin, Maksimal 13%

BFDCnews.com, Jakarta – Pemerintah resmi menaikkan biaya tambahan bahan bakar (fuel surcharge) avtur untuk maskapai…

Harga Emas Antam Hari Ini Makin Turun, Lanjut Melemah

Harga Emas Antam Naik Tipis, Sekarang Dijual Segini

Jakarta – Harga emas Logam Mulia Antam 24 karat hari ini naik cukup tinggi setelah…

Emas Dunia Terkoreksi, Pasar Pantau Perkembangan Konflik Iran

Emas Dunia Terkoreksi, Pasar Pantau Perkembangan Konflik Iran

BFDCnews.com – Harga emas dunia bergerak melemah tipis pada perdagangan Senin (6/4/2026), seiring pelaku pasar…

IHSG Masih Dibayangi Aksi Jual Asing, BEI Diminta Terapkan Aturan Pelan-Pelan

BFDCnews.com, JAKARTA – Pelaku pasar meminta regulator pasar modal agar menerapkan aturan reformasi secara bertahap,…

Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa lagi menyiapkan aturan baru soal restitusi pajak, alias pengembalian kelebihan bayar pajak. Rencananya, aturan ini bakal mulai berlaku per 1 Mei 2026. Aturan tersebut masih berbentuk Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) dan saat ini lagi dalam tahap pembahasan antar kementerian. Proses harmonisasi juga sudah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (DJPP) Kementerian Hukum pada 10–11 April 2026. Menurut keterangan resmi, pembahasan ini dilakukan untuk menyempurnakan isi aturan supaya sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dalam rancangan ini, ada beberapa poin penting yang jadi sorotan, terutama soal bagaimana proses pengajuan restitusi oleh wajib pajak. Nantinya, setiap permohonan akan diteliti dulu oleh otoritas pajak. Hasil penelitian ini jadi dasar buat Direktur Jenderal Pajak menentukan apakah restitusi bisa diberikan atau tidak. Kalau semua syarat sudah terpenuhi dan memang ada kelebihan bayar pajak, maka DJP bisa langsung menerbitkan surat keputusan pengembalian. Tapi sebaliknya, kalau ada masalah—misalnya syarat nggak lengkap, lagi ada pemeriksaan pajak, atau terkait proses hukum—permohonan bisa saja ditolak. Soal waktu proses juga diatur. Untuk Pajak Penghasilan (PPh), maksimal penyelesaiannya 3 bulan sejak permohonan masuk. Sementara untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), lebih cepat, maksimal 1 bulan. Aturan baru ini nantinya juga bakal menggantikan beberapa aturan lama terkait restitusi pajak. Dari sisi pemerintah, aturan ini dibuat supaya sistem perpajakan bisa lebih rapi, transparan, dan sesuai dengan kondisi ekonomi serta kebutuhan dunia usaha saat ini. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP, Inge Diana Rismawanti, menjelaskan kalau aturan ini masih dalam proses, jadi detail lengkapnya belum bisa dibagikan sekarang. Nanti setelah semuanya final, pemerintah akan mengumumkannya secara resmi ke publik. Selain itu, DJP juga bakal melakukan sosialisasi supaya wajib pajak bisa memahami aturan baru ini dengan jelas.

Pemerintah Gaspol Belanja, APBN Kuartal I-2026 Tembus Defisit Rp240,1 T

BFDCnews.com – Dengar kata “defisit” sampai ratusan triliun di awal tahun mungkin bikin kita agak…

Catat! Pelaporan SPT Tahunan Sukses Sentuh Angka 10,79 Juta

Jakarta – Halo sobat pajak! Kalian udah pada lapor SPT Tahunan belum nih? Kalau belum,…

Older Posts Newer Posts