Headlines

Rupiah Diproyeksi Melemah, Sentuh 16.890 per USD

Rupiah Melemah, Diprediksi Bergerak di Kisaran Rp16.850–16.890 per USD Nilai tukar rupiah pada perdagangan Senin…

Naik 5%, Harga Minyak Dipengaruhi Kekhawatiran Pasokan Global

Harga Minyak Melonjak Hampir 5% di Tengah Kekhawatiran Pasokan Harga minyak global menutup perdagangan Rabu…

IHSG Hari Ini Langsung Menguat, Makin Dekat ke 7.700

IHSG Dibuka Menguat di Level 7.398

Jakarta – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Kamis (12/3/2026) pagi ini kembali menguat. IHSG dibuka…

Program Makan Bergizi Gratis Sudah Serap Rp44 Triliun

Program Makan Bergizi Gratis Habiskan Rp44 Triliun

Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah…

Awal Tahun Ngebut, Belanja APBN Sudah Rp493,8 Triliun per Februari 2026

JAKARTA – Kementerian Keuangan melaporkan realisasi belanja negara hingga Februari 2026 sudah mencapai Rp493,8 triliun.…

Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa lagi menyiapkan aturan baru soal restitusi pajak, alias pengembalian kelebihan bayar pajak. Rencananya, aturan ini bakal mulai berlaku per 1 Mei 2026. Aturan tersebut masih berbentuk Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) dan saat ini lagi dalam tahap pembahasan antar kementerian. Proses harmonisasi juga sudah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (DJPP) Kementerian Hukum pada 10–11 April 2026. Menurut keterangan resmi, pembahasan ini dilakukan untuk menyempurnakan isi aturan supaya sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dalam rancangan ini, ada beberapa poin penting yang jadi sorotan, terutama soal bagaimana proses pengajuan restitusi oleh wajib pajak. Nantinya, setiap permohonan akan diteliti dulu oleh otoritas pajak. Hasil penelitian ini jadi dasar buat Direktur Jenderal Pajak menentukan apakah restitusi bisa diberikan atau tidak. Kalau semua syarat sudah terpenuhi dan memang ada kelebihan bayar pajak, maka DJP bisa langsung menerbitkan surat keputusan pengembalian. Tapi sebaliknya, kalau ada masalah—misalnya syarat nggak lengkap, lagi ada pemeriksaan pajak, atau terkait proses hukum—permohonan bisa saja ditolak. Soal waktu proses juga diatur. Untuk Pajak Penghasilan (PPh), maksimal penyelesaiannya 3 bulan sejak permohonan masuk. Sementara untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), lebih cepat, maksimal 1 bulan. Aturan baru ini nantinya juga bakal menggantikan beberapa aturan lama terkait restitusi pajak. Dari sisi pemerintah, aturan ini dibuat supaya sistem perpajakan bisa lebih rapi, transparan, dan sesuai dengan kondisi ekonomi serta kebutuhan dunia usaha saat ini. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP, Inge Diana Rismawanti, menjelaskan kalau aturan ini masih dalam proses, jadi detail lengkapnya belum bisa dibagikan sekarang. Nanti setelah semuanya final, pemerintah akan mengumumkannya secara resmi ke publik. Selain itu, DJP juga bakal melakukan sosialisasi supaya wajib pajak bisa memahami aturan baru ini dengan jelas.

Meski Ekonomi Global Tak Menentu, Pemerintah Belum Bahas Revisi APBN

Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah saat ini belum berencana merevisi…

Pinjaman di Bawah Rp1 Juta Nggak Masuk SLIK Lagi

Komisi XI Sepakati Friderica Widyasari Jadi Ketua OJK, Hernawan Bekti Wakil

Komisi XI DPR RI memutuskan memilih Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa…

Komisi XI Resmi Setujui 5 Orang Jadi Ketua dan Pimpinan OJK

Komisi XI Resmi Setujui 5 Orang Jadi Ketua dan Pimpinan OJK

Jakarta – Komisi XI DPR RI menyetujui lima nama untuk mengisi kursi pimpinan di Otoritas…

Bank Dunia: Ambang Pajak Tinggi Bisa Dorong Banyak Usaha Tetap Informal

BFDCnews.com, Jakarta – World Bank atau Bank Dunia kembali menyoroti aturan ambang batas Pengusaha Kena…

Update Harga Emas Hari Ini (20 April 2026): Galeri 24, UBS, Antam & Antam Retro

Emas Melonjak Rp40.000/Gram, Cek Update Terbarunya!

BFDCnews.com – Harga emas Antam kembali naik pada Rabu (11/3/2026) pagi. Per pukul 10.30 WIB,…

Older Posts Newer Posts